Oleh: drh. Indah Setijawati Sukarno Putri, Fungsional Medik Veteriner Madya pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas PENDAHULUAN Makanan merupakan kebutuhan utama bagi manusia, karena itu makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi persyaratan gizi dan kesehatan. Khususnya bagi ummat Islam syarat lain yang utama adalah halal dan thoyib, kata kata tersebut tercantum dalam Al-Quran dan Hadist untuk mengatur makanan ummat. Sedangkan apakah halal itu? dapat kita baca /pelajari pada

Sumber: Majalah TEMPO, 21-27 Juli 2008 https://www.tempointeraktif.com/ Yudono Yanuar, Untung Widyanto, Hamluddin (Bekasi) WALI Kota Bekasi Mochtar Mohamad sedang getol berburu sampah. Barang sisa enam ribu ton per hari dari dua juta warganya itu masih kurang. Itu sebabnya, ia memerintahkan anak buahnya membujuk Bogor agar membuang sampah ke wilayahnya. Padahal, tujuh tahun lalu, ketika masih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi, Mochtar paling nyaring menolak masuknya sampah dari Jakar

Oleh: Limas Sutanto Kompas, 28 Maret 2008 Hari-hari ini agaknya menjadi saat yang gelap penuh ketakutan bagi para tersangka koruptor Indonesia. Sebaliknya, hari-hari ini menjadi saat yang cerah penuh sukses bagi para petugas pemberantas korupsi. Banyak pejabat membanggakan keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret beberapa tersangka koruptor ”besar” ke pengadilan. Mereka menyatakan, hal ini belum pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelum SBY-JK. Inilah pergelaran p

Oleh: Hadikrun Cikokol RT 001 RW 01, Samudra, Gumelar, Banyumas Prasekolah atau preschool bukan lagi hal yang mewah bagi masyarakat Indonesia. Di pendidikan prasekolah, anak-anak berusia dua sampai empat tahun mulai diajak mengenyam pendidikan sambil bermain-main. Banyak lembaga prasekolah kini tersebar di kota-kota besar dan pinggirannya, menawarkan pendidikan dini bagi anak-anak. Belum ada ketentuan di Indonesia mengenai batasan usia bagi calon peserta pendidikan prasekolah. Kebanyakan pendidi

Oleh: Sutta Dharmasaputra https://www.kompas.com/kompas- cetak/0711/10/Politikhukum/ 3982208.htm Banyak politisi terjebak praktik korupsi. Menyunat anggaran negara agar kaya raya dianggap hal biasa. Rakyat sengsara cuma dianggap biasa. Gara-gara hadiah, kongkalikong dengan penguasa atau pengusaha dinilai lumrah. Sistem politik yang membutuhkan biaya tidak murah lalu dianggap sumber masalah. Benarkah sistem politik biaya tinggi menjadi sumber kejahatan atau figur seorang pemimpin turut menentukan

KOMPAS, 16 Oktober 2006 Indra Gunawan Pengamat Telekomunikasi, Tinggal di Jakarta Dalam rangka proses pengadaan barang atau jasa, banyak pihak telah melakukan proses tender secara elektronik yang sering dikenal sebagai e-auction. Salah satu tujuannya adalah membuat proses tender itu lebih transparan, lebih efisien, dan dapat menghasilkan harga terendah dari proses pengadaan tersebut. Biasanya yang dilakukan dalam suatu proses e-auction kepada peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi

KOMPAS, 16 Agustus 2007 Oleh Budiman Tanuredjo "Apakah demokrasi itu? Demokrasi adalah ’pemerintahan rakjat’. Tjara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakjat untuk ikut memerintah. Tjara pemerintahan ini sekarang menjadi tjita-tjita semua partai nasionalis Indonesia. Tetapi dalam mentjita-tjitakan faham dan tjara-pemerintahan demokrasi itu, kaum Marhaen toch harus berhati-hati. Artinya: djangan meniru sahaja ’demokrasidemokrasi’ yang kini dipraktekkan di dunia

KOMPAS, 16 Agustus 2007 Oleh Agus Hermawan Di tengah krisis multidimensi yang mendera sejak 1997, pada tahun 2001 pemerintah memberlakukan otonomi daerah. Ide utama otonomi daerah menurut arsiteknya, Ryaas Rasyid, daerah harus kreatif dalam menangani sumber daya yang dimilikinya. Dengan kreativitas, Ryaas pernah mengemukakan, daerah kering seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan tidak mungkin akan mengungguli Provinsi Riau. Secara tidak langsung, otonomi daerah bisa menjadi salah satu alat me

KOMPAS, 29 Agustus 2007 Sidik Pramono Kesempatan majunya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah sudah terbuka. Namun, masih butuh waktu agar kesempatan itu benar-benar terealisasi. DPR dan pemerintah, selaku pembuat undang-undang, telah bersepakat untuk melakukan revisi terbatas atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPR dan pemerintah menghadapi dua pembatas dalam melakukan revisi itu: substansi dan juga waktu. Materi penting menyangkut substansi revisi ad

KOMPAS, 28 Agustus 2007 Sidik Pramono dan Aditya Ramadhan Pemilihan kepala daerah memasuki era baru saat Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan bahwa calon perseorangan bisa ikut serta. Namun, persoalan menjadi rumit ketika Presiden, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU saling tunggu untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Ketika peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tidak kunjung terbit dan kemudian pemerintah memilih opsi untuk merevisi terbatas UU Nomor 32 Tahun 2004 tent

KOMPAS, 27 Agustus 2007 Marcelus Ardiwinata, Praktisi jaringan dan anggota Dewan Pengawas APJII "Ayo buat internet jadi murah, kencang, dan tersedia di seluruh penjuru." Jangan salah, judul artikel ini diakhiri dengan tanda seru bukan dengan tanda tanya. Banyak pihak yang tidak tahu (atau tidak mau tahu) apa itu internet dan gunanya. Masyarakat internet Indonesia boleh dikatakan masih kecil sekali sehingga tidak banyak yang peduli. Sudah komunitasnya kecil, banyak yang tidak ingin inte

KOMPAS, 16 Agustus 2007 Bayang krisis ekonomi kini mulai berlalu. Di sektor perkebunan, krisis ekonomi dan reformasi politik ternyata membawa hikmah. Pada usaha tani tebu dan gula, posisi petani boleh dibilang semakin kuat seiring dengan berubahnya sistem kelembagaan. "Begitu reformasi terjadi, hubungan kelembagaan antara petani dan pabrik gula (PG), yang semula eksploitatif terhadap petani, kini berubah", kata Ahmad Erani Yustika, pengajar Ekonomi Kelembagaan Fakultas Ekonomi Universi