PNPM Purwokerto Siapkan Strategi Alih Kelola

Kabupaten Banyumas

PNPM Purwokerto Siapkan Strategi Alih Kelola

PURWOKERTO-PNPM Mandiri Perkotaan Purwokerto menyiapkan strategi alih kelola dan kelanjutan program, karena program PNPM Mandiri perkotaan akan berakhir. Penyiapan strategi ini dibahas pada Lokakarya Midtern Review “Keberlanjutan Program dan Strategi Alih Kelola Aset PNPM Mandiri Perkotaan” yang dilaksanakan Senin (2/2) di Rumah Daun Purwokerto.

Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Purwokerto, Haris Triyanto, mengatakan strategi alih kelola dan keberlanjutan program perlu dipersiapkan, karena ada beberapa program yang masih didampingi fasilitator. ”Saat ini sedang kami persiapkan. Nanti setelah jelas peran dan tugas masing-masing, akan kami usulkan ke bupati,” katanya.

Asisten Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Banyumas, Kristian Septi Wibowo, mengatakan beberapa kabupaten juga telah melanjutkan program yang dilaksanakan PNPM Mandiri. ”Jadi meski program PNPM Mandiri selesai, tetapi kabupaten mengambil alih pelaksanaannya, termasuk pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan itu, salah satunya kabupaten Magelang,” kata Kristian mencontohkan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, dijadwalkan hanya berlangsung hingga April mendatang. Walau begitu, program tersebut meninggalkan sejumlah aset, di antaranya dana bergulir Rp 17 miliar. Menurut Haris, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola aset tersebut sepeninggal PNPM Mandiri. Terlebih saat ini menurutnya program-program PNPM masih ada yang perlu fasilitasi, namun demikian bila masa kerja fasilitator habis, pemerintah harus siap melaksanakan peran fasilitasi tersebut.

Dikonfirmasi terkait alih kelola aset PNPM Mandiri Perkotaan, Bupati Banyumas Achmad Husein, mengatakan aset yang diwariskan PNPM Mandiri perkotaan memang memerlukan pengelolaan yang baik. Hal itu agar aset yang ada, tidak hilang begitu saja. Menurutnya, pihaknya akan menginventarisasi aset warisan PNPM Mandiri Perkotaan. Selanjutnya, dari hasil inventarisasi akan ditentukan pengelolaannya. ”Nanti bisa jadi berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau koperasi bergantung dengan bentuk dan manfaat program sebelumnya,” terangnya.

 


06 02 2015 10:05:42