Musrenbang Kabupaten Banyumas
Musrenbang Agar Prioritaskan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
PURWOKERTO : Dalam rangka mewujudkan masyarakat Banyumas sejahtera, maju, berdaya saing untuk menjadi daerah yang mandiri dan lestari, Banyumas dihadapkan pada 11 Isu Startegis yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, Senin (26/3) di Pendopo Sipanji. Musyawarah dipimpin langsung oleh Plt Bupati Banyumas dr Budhi Setiawan.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Ie Eko Prijanto, MT mengatakan Musrenbang tahun 2018 merupakan musrenbang untuk perencanaan tahun 2019 dan merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.
“Dalam musyawarah kerja ini dibahas soal target, sasaran, dan indikator kinerja yang harus dicapai, serta sinergi dengan perencanaan Pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas,” katanya
Eko menambahkan Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) derngan tujuan mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Forum Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan serta Forum SKPD . Selain itu untuk mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Bannyumas.
“Hasil pelaksanaan Musrenbang di antaranya adalah berita acara kesepakatan hasil musrenbang dan penandatanganan kesepakatan peserta musrenbang, daftar usulan program dan kegiatan hasil musrenbang yang disepakati, daftar usulan yang belum terakomodir, dan rumusan rencana program dan Kegiatan PD tahun 2019. Musyawarah akan dilanjutkan dengan Froum Group Discusion pada tanggal 2-5 April mendatang,” tambahnya
Plt Bupati Banyumas menyampaikan bahwa Banyumas dihadapkan pada 11 isu staretegis yaitu tata kelola pemerintahan, kemiskinan dan penganguran, keterjangkauan jaminan kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, keterjangkauan dan mutu penedidikan serta penutasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Ketersediaan infrastruktur daerah yang belum mampu mendukung pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan masyarakat, Iklim investasi dan iklim usaha belum mampu mendorong penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran.
“Selain itu keberadaan koperasi, IKM dan UMKM belum mampu mendukung perkuatan basis ekonomi kerakyatan, Produksi dfan produktifitas pertanian dan [erikanan, pengembangan pariwisata dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.” katanya
Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan itu Banyumas merencanakan pusat unggulan daearah meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kecamatan Purwokerto Timur, Selatan, Barat dan Uatara. Pusat kegiatan lokal (PKL) di beberapa kecamatan, untuk Industri dan jasa di Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon dan Sokaraja untuk uMKM, dan Kecamatan Banyumas untuk pariwisata.
Pusat pelayanan kawasan Kecamatan Baturraden, Kedungbanteng dan Sumbang, Lumbir, Purwojati, Jatilawang, Somagede dan Kalibagor untuk pariwisata, Kecamatan Karanglewas, Cilongok, Pekuncen dan Gumelar untuk peternakan . Rawalo, Kebasen dan Patikraja untuk batik, Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh dan Tambak sebagai kuliner dan agro
Budhi menambahkan Untuk Musrenbang tahun ini terdapat 9.912 usulan kegiatan untuk 204 program. Kapasitas keuangan daerah tahun 2019 diperkirakan Rp 3.500.652.000.000 (3,5 T), dan yang bisa untuk biaya langsung sekitar Rp,1.400.259.000.000,-
“Untuk itu saya berharap semua SKPD untuk mengikuti FGD, agar kegitan yang diusulkan benar-benar yang sesuai prioritas dan dapat menambah kesejahteraan masyarakat, : kata Budhi.
Selasa, 27 Maret 2018