Komisi A DPRD Provinsi Jateng Berkunjung Ke MPP Banyumas
BANYUMAS : Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyumas, Kamis (04/03/2021). Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh dan diikuti beberapa anggota komisi serta didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.
Mohammad Saleh mengapresiasi keberadaan MPP Banyumas yang dikoordinir oleh DPMPTSP Banyumas. Dia berharap MPP memberi pelayanan terbaik untuk para investor agar investasi di Jateng tetap meningkat, mengingat saat ini sektor perekonomian masih lesu akibat pandemi Covid-19.
“Dirasa memang cukup sulit di tengah masa pandemi seperti ini. Namun, dengan apa yang kami lihat di pelayanan MPP Banyumas ini, kami tetap optimis, pertumbuhan investasi bisa meningkat,” kata nya.
Ia menambahkan masih ada waktu bagi Jateng untuk melakukan pemulihan perekonomian pada 2021. Yakni, dengan memberikan kemudahan berinvestasi di Jateng.
“Di Banyumas, Mal Pelayanan Publik sudah sangat bagus, bahkan lengkap. Semoga tidak hanya baiknya saja tetapi bisa memberikan akses kemudahan berinvestasi,” ujarnya.
Mohammad Saleh meminta Kepala DPMPTSP Provinsi yang ikut hadir, agar segera mendorong daerah lainnya di Jateng untuk segera membentuk Mal Pelayanan Publik. Karena, fasilitas yang ada disana cukup memadai untuk meningkatkan pelayanan secara cepat dan efisien.
Kepala DPMPTSP Banyumas Amrin Ma’ruf mengatakan MPP Banyumas didirikan sebagai upaya mewujudkan salah satu hasta krida Bupati Banyumas Achmad Husein yakni Banyumas sebagai barometer pelayanan publik Jawa Tengah.
“Saat ini sudah ada 26 instansi yang tergabung dalam MPP ini dengan 210 jenis layanan perizinan,” katanya.
Amrin membuahkan terkait investasi di Banyumas pada tahun 2020, realiasasinya mencapai Rp 1,077 T dari target yang ditentukan Rp 1, 07 T atau mencapai 101 persen. Sedangkan untk target RPJMD yang ditentukan sebesar Rp 260 M, juga sudah sangat terlampaui. Dan sektor tersier seperti perdagangan, restoran, hotel, transportasi, telekomunikasi dan lainnya, mendominasi peningkatan investasi.
Terkait perizinan bahwa untuk menaikan kelas UMKM, Amrin mengatakan MPP juga memberi izin kepada ribuan UMKM agar mereka bisa menjual produknya dengan lebih baik.
"Dengan pemberian izin ini, mereka dapat mengurus berbagai izin hingga pengurusan kehalalan dan pemberian packing yang layak, hal tersebut untuk mewujudkannya UMKM naik kelas," katanya.
Kamis, 04 Maret 2021