Menuju eoffice tahun 2014 Kecamatan Sokaraja menyelenggrakan pelatihan IT bagi perangkat Desa se Kecamatan Sokaraja. Narasumber dihadirkan dari Dishubkominfo dan dari PT. Telkom Purwokerto. output dari pelatihan ini adalah Perangkat Desa meguasai Internet dan Aplikasinya guna menunjang eoffice.

  Dikatakan oleh Sekretaris PPK Tambak, Samisno "Semua saksi dari partai politik datang menyaksikan proses rekapitulasi, kecuali untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dikarenakan tim sukses partai ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga surat undangan tidak sampai ke tim sukses partai, demikian juga yang terjadi pada saksi dari calon anggota DPD". Diungkapkan oleh Ketua PPK Tambak, Surya Dwana HS "Tidak masalah rekapitulasi dilaksanakan di hari terakhir, yang pokok adala

Puji mengatakan bahwa website merupakan bagian dari penerapan e-government di Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya penggunaan website dalam rangka penyampaian informasi pada masyarakat. Oleh karena itu Tim Pengelola Website Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyiapkan sistem manajemen konten siap pakai yang dapat digunakan oleh masing-masing SKPD untuk membangun website resminya sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) minggu dan

                      sebagai ucapan rasa syukur dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Banyumas piala adipura hari ini akan dikirab di sepanjang kota purwokerto” demikian penjelasan sekda Kabupaten Banyumas Ir. Wahyu Budisaptono, M.Si. Kirab piala adipura akan dilaksanakan pada hari Jum'at 6 Juni 2014 dengan rute dari Taman Rekreasi Andhang Pangeran Purwakerta ke utara yaitu menelusuri jalan S Parman, perempatan Srimaya belok ke arah barat sepanjang jalan Jenderal Soedirman

BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN BAGI PERANGKAT DESA   Kegiatan itu diadakan dalam waktu sehari yang terdiri dari materi dan praktik sederhana. Adapun materi pelatihan meliputi pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip inaktif. Materi yang disampaikan adalah sistem kearsipan pola baru tentang pencatatan surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan kartu kendali, tata cara pengisian kartu kendali, pemberlakuan kartu kendali, penyimpanan kartu kendali, penggunaan lembar disposisi, pendistribusian s

Bertempat di Aula 2 Diklitbang RSUD Banyumas, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2014 dilaksanakan kegiatan Bedah Ilmu Dan Informasi Kesehatan (Bidik) : Ceramah Ilmiah Perspektif Pelayanan Kesehatan Terkini Dari Tiga Negara Vietnam, Thailand Dan Indonesia. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara RSUD Banyumas dengan Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand yang sedang melakukan pertukaran pelajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebagai narasumber adalah Magister Nursing Sc

Turut hadir pada acara ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dinas instansi terkait, Muspika Pekuncen, Kepala Desa se Kecamatan Pekuncen dan masyarakat Desa Pekuncen. Bupati juga mengatakan kalo tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Banyumas relatif masih rendah, yaitu 13.56 kg / kapita / tahun, masih jauh di bawah tingkat pola harapan pada tahun 2013, yaitu 31.40 kg / kapita / tahun. sedangkan target tingkat konsumsi ikan nasional untuk tahun 2014 sebesar 38 kg/kapita/tahun. &ldqu

Buniayu, Rabu tanggal 2 April 2014 Ketua PPS Desa Buniayu melantik Ketua dan anggota KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) untuk Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/kota di Pendopo Balai Desa Buniayu. Ketua BPD Desa Buniayu (K. PITOYO) dan Mantan Perangkat Desa (M. ABRORI) sebagai saksi dalam penandatanganan Berita Acara Pelantikan Anggota KPPS Desa Buniayu yang berjumlah 56 Anggota yang terdiri dari 8 TPS, masing-masing TPS berjumlah 7 orang. Pelantikan yang di

Hari Jadi Banyumas ke 432              

Presiden Teken UU Adminduk, Kini Pelayanan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Semua Gratis. Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Desember 2013 lalu, telah menandat